SUARATAHURI.COM — Ambon,Pemerintah Kota Ambon resmi mengusulkan tiga desa sebagai kandidat Program Desa Antikorupsi Tahun 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya ini menjadi langkah serius Pemkot Ambon dalam memperkuat integritas tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, menegaskan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya tanggung jawab aparatur desa, tetapi membutuhkan kesadaran bersama seluruh masyarakat untuk menolak segala bentuk praktik koruptif.
Kunci utama ada pada sikap dan komitmen bersama. Desa harus menjadi contoh integritas karena pelayanan publik paling dekat dengan masyarakat,” tegas Sapulette saat membuka tahapan penilaian di Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala, Kamis (20/11).
Menurutnya, desa memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Karena itu, budaya transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam setiap proses, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pelayanan administrasi.
Ia menekankan bahwa seluruh perangkat desa wajib memahami aturan pengelolaan keuangan dan larangan menerima pemberian di luar ketentuan. Hal-hal kecil seperti pungutan liar, kata Sapulette, merupakan pintu masuk korupsi yang bisa berujung pada konsekuensi hukum.
Lebih baik mengambil apa yang menjadi hak sesuai aturan, daripada memaksakan diri menerima sesuatu yang tidak sah. Ada hukum yang mengikat dan kita harus menghindarinya,” ujarnya.
Sapulette juga menyampaikan bahwa keberhasilan Desa Negeri Lama dan dua desa lainnya menuju predikat Desa Antikorupsi sepenuhnya ditentukan oleh komitmen kolektif antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga warga.
Ia menilai proses penilaian KPK ini menjadi momentum penting bagi Kota Ambon untuk memperkuat budaya pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
Ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa desa-desa di Ambon mampu menjadi contoh tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya.(NR)
