SUARATAHURI.COM – Ambon,Yayasan Sagu Salempeng menggelar Talk Show bertema “Ambon–Maluku Tangguh Bencana” di Swiss-Belhotel Ambon, Selasa (30/9/2025). Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh lintas sektor sebagai narasumber, di antaranya Asisten I Setda Provinsi Maluku mewakili Gubernur Jalaludin Salampessy, Walikota Ambon Bodewin Wattimena, anggota DPRD Maluku Andreas Taborat, Ketua DPRD Kota Ambon Mourits L. Tamaela, Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo, serta Sekretaris Umum MPH Sinode GPM Maluku, Zakarias Sapulette.
Dalam forum tersebut, Walikota Ambon Bodewin Wattimena menekankan bahwa strategi mitigasi bencana di Kota Ambon harus berpijak pada tiga aspek utama: regulasi, dokumen pendukung, serta indeks risiko bencana. Menurutnya, tiga aspek ini menjadi landasan penting agar setiap kebijakan maupun langkah antisipasi bisa dijalankan dengan baik dan terukur.
“Kota Ambon telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana. Perda ini didukung oleh kajian risiko dan dokumen kontinjensi yang memetakan potensi gempa, tsunami, banjir, hingga cuaca ekstrem. Artinya, kita tidak hanya mengandalkan kesiapan teknis, tetapi juga memiliki dasar hukum dan rencana yang jelas,” ujar Wattimena.
Ia menyampaikan bahwa Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Ambon menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Dari 101 persen pada 2023 turun menjadi 99 persen di 2024, dan tahun 2025 kembali menurun menjadi 97 persen. Penurunan ini, kata Wattimena, adalah sinyal positif, namun tidak boleh membuat masyarakat maupun pemerintah lengah.
“Ambon adalah daerah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Kondisi geologi yang rawan gempa, wilayah berbukit, ditambah curah hujan tinggi membuat kita harus selalu waspada. Bencana tidak bisa dihindari, tetapi risikonya bisa dikurangi melalui kerja sama semua pihak. Di sinilah pentingnya kolaborasi pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon Mourits L. Tamaela menyoroti pentingnya keberpihakan anggaran terhadap program mitigasi. Ia menjelaskan bahwa alokasi dana mitigasi di Kota Ambon terus meningkat, dari Rp2 miliar pada 2023 menjadi Rp4 miliar di tahun 2024 dan 2025.
“Peningkatan anggaran ini adalah bukti komitmen kami bersama pemerintah kota. Namun ke depan, anggaran yang lebih besar masih sangat dibutuhkan agar semua desa dan negeri di Ambon dapat dikembangkan menjadi desa tangguh bencana. DPRD konsisten mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada keselamatan masyarakat,” ujar Tamaela.
Talk Show ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana di Maluku, khususnya di Kota Ambon. Kehadiran para tokoh agama, legislatif, hingga akademisi menandai keseriusan bahwa mitigasi bencana bukan hanya urusan pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan lahir langkah konkret dan kebijakan berkelanjutan, sehingga masyarakat Ambon benar-benar siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.(NR)
