Ambon,Suaratahuri.com _ Kartu merah diberikan Himpunan Mahasiswa Pemuda Lelemuku Kabupaten Kepulauan Tanimbar (HIMAPEL KKT) kepada pihak PT Inpex Masela.
Pasalnya pelaksanaan proyek strategis di Tanah Tanimbar itu sarat masalah.
” Mereka mengelola Blok Masela ini sarat persoalan. tidak ada transparansi, minim partisipasi publik, dan terindikasi adanya praktik-praktik yang tidak mencerminkan tata kelola perusahaan yang bersih” ungkap Adolf Bastian Masawunu. S. IP ketua bidang IPTEK HIMAPEL KKT.
Dalam rilisnya kepada media ini, Rabu, (4/3/2026), secara tegas dinyatakan proyek strategis nasional tidak boleh menjadi tameng untuk membungkam kritik masyarakat.
Menurutnya, menyangkut sektor energi dan sumber daya alam harus berjalan dengan prinsip akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta berpihak pada kepentingan rakyat bukan pada kepentingan segelintir elite atau oknum tertentu.
Dia menjelaskan sejak awal proses perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, terdapat sejumlah persoalan yang menimbulkan tanda tanya publik.
“Mulai dari mekanisme perekrutan tenaga kerja, distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, hingga dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan proyek untuk kepentingan pribadi maupun kelompok” Urainya.
Atas dasar itu maka HIMAPEL menegaskan sudah waktunya dilakukan pencopotan kepada Vice President Inpex Masela Rudi Imron dan Kepala SKK Migas Joko Siswanto karena keduanya diduga terlibat aktif dalam permainan yang merugikan masyarakat Tanimbar.
ASPIRASI MASYARAKAT TANIMBAR TAK DIAKOMODIR
Menurutnya, proyek strategis seharusnya menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan informasi dan keluhan masyarakat yang merasa tidak dilibatkan secara bermakna.
Adolf menyebut Aspirasi masyarakat Tanimbar dinilai belum diakomodasi secara transparan dan partisipatif.
Ketua Bidang IPTEK HIMAPEL ini mendesak agar manajemen INPEX segera melakukan evaluasi internal secara menyeluruh dan tidak ragu mencopot oknum-oknum yang terlibat dalam praktik “main proyek”.
Hal ini dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik serta memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan prinsip good corporate governance.
“Saya tidak anti investasi dan pembangunan. Tetapi saya menolak keras jika ada oknum yang menjadikan proyek strategis sebagai ladang kepentingan. Copot segera oknum-oknum yang terlibat, lakukan audit terbuka, dan libatkan publik dalam pengawasan,” tegasnya.
PEMDA DAN PEMPUS JANGAN TUTUP MATA
HIMAPEL meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk tidak menutup mata terhadap berbagai kritik yang berkembang.
Dalam penilaiannya, Sebagai proyek yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan maka pengawasan harus diperketat. Transparansi anggaran, kontrak kerja, serta dampak lingkungan harus dibuka secara jelas kepada publik.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa sektor energi merupakan sektor strategis yang menyangkut kedaulatan negara. Jika pengelolaannya tidak dilakukan secara profesional dan berintegritas, maka yang dirugikan bukan hanya masyarakat lokal, tetapi juga masa depan generasi berikutnya.
Sebagai bentuk keseriusan, HIMAPEL menyatakan siap menggalang konsolidasi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk mengawal isu ini hingga tuntas.
Mereka juga membuka kemungkinan melakukan aksi unjuk rasa apabila tuntutan tidak direspons secara serius oleh pihak perusahaan maupun pemangku kebijakan.(*)
