SUARATAHURI.COM – Ambon,Pemerintah Kota Ambon kembali melakukan penyesuaian kebijakan sebagai dampak langsung dari melemahnya kemampuan fiskal daerah pada tahun anggaran 2026. Dalam apel gabungan di Balai Kota, Senin (24/11), Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena secara terbuka mengumumkan rencana pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) ASN.
Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Menurunnya transfer keuangan dari pemerintah pusat membuat sejumlah agenda pembangunan terancam tersendat jika tidak diambil langkah efisiensi. Di hadapan pimpinan OPD, para camat, kepala sekolah, hingga raja dan kepala desa, Wali Kota menegaskan bahwa Ambon masih memiliki banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan mulai dari perbaikan jalan, penyediaan air bersih, hingga lampu penerangan jalan yang selama ini masih bermasalah.
Tanpa penyesuaian, pembangunan bisa mandek. Ini bukan tentang suka atau tidak, tapi soal kemampuan daerah yang harus kita hadapi bersama,” tegas Bodewin.
Untuk menjaga kenyamanan dan ritme kerja ASN, Pemkot menyiapkan kompensasi berupa sistem kerja bergilir. ASN akan bekerja 3 hari di kantor dan 2 hari dari rumah, kemudian bergantian pada minggu berikutnya. Pola kerja hybrid ini dinilai dapat mengurangi beban operasional sekaligus menjaga efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Bodewin menekankan bahwa model serupa telah diberlakukan di sejumlah kementerian dan pemerintah daerah lain. Karena itu, langkah yang diambil Pemkot Ambon bukanlah pengecualian, tetapi bagian dari penyesuaian nasional di tengah tekanan fiskal.
Wali Kota turut meminta seluruh ASN memahami dan menerima kondisi ini sebagai langkah penyelamatan pelayanan publik pada 2026. Ia menegaskan, tidak satu pun kepala daerah yang menginginkan pemotongan TKD, namun situasi keuangan memaksa pemerintah mengambil keputusan sulit.
Kita harus jujur bahwa tahun depan akan berat. Bahkan sektor pelayanan publik saja mengalami tekanan. Maka skema-sekema penyesuaian harus kita lakukan supaya pembangunan tetap bergerak,” jelasnya.
Pemkot Ambon akan segera membahas teknis skema kerja bergilir dan besaran pengurangan TKD dalam waktu dekat. Pemerintah berharap situasi fiskal membaik sehingga TKD ASN dapat dipulihkan pada tahun anggaran berikutnya.(NR)
