Ambon, Suaratahuri.Com. – Penetapan Kota Ambon sebagai lokus percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) membuka harapan baru, sekaligus memunculkan pertanyaan publik terkait kesiapan pemerintah dalam menjalankan sistem berbasis digital tersebut.
Sebagai salah satu dari 41 daerah di Indonesia yang ditunjuk untuk uji coba (piloting), Pemerintah Kota Ambon kini tengah berpacu menyiapkan berbagai kebutuhan teknis dan administratif, dengan melibatkan seluruh OPD terkait hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Dr. Ir. Ronald Lekransy, M.Si., menyebut digitalisasi bansos sebagai langkah penting dalam mendorong transparansi dan efisiensi penyaluran bantuan.
“Digitalisasi ini diharapkan mampu meminimalisir kebocoran, mempercepat distribusi, serta memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak,” ujarnya.
Meski demikian, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kualitas data dan integrasi antar instansi. Tanpa basis data yang akurat dan sinkron, digitalisasi justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Dalam skema yang disiapkan, Dinas Sosial memegang peran utama dalam pengelolaan DTKS, termasuk verifikasi dan validasi penerima bantuan. Sementara Dukcapil bertanggung jawab memastikan keakuratan identitas penduduk melalui NIK.
Adapun Kominfosandi berperan dalam penyediaan sistem teknologi, pengembangan platform digital, serta pengamanan data agar tidak rentan terhadap penyalahgunaan.
Pemkot Ambon juga menyiapkan sekitar 650 agen lapangan dari unsur ASN dan tokoh agama. Mereka akan menjadi penghubung antara sistem digital dengan masyarakat, sekaligus membantu proses pendataan, verifikasi, dan sosialisasi program.
Peran agen ini dinilai strategis dalam menjawab tantangan utama, yakni membangun kepercayaan publik terhadap sistem digital yang masih relatif baru bagi sebagian masyarakat.
Digitalisasi bansos bukan sekadar perubahan sistem, tetapi juga ujian terhadap kemampuan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel.
Jika berhasil, program ini dapat menjadi model percontohan nasional. Namun jika tidak dikelola dengan baik, kepercayaan publik justru bisa menjadi taruhannya.
Pemkot Ambon pun dituntut memastikan bahwa transformasi digital ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi agenda program semata.(NR)
