Ambon, Suaratahuri.Com. – Pemerintah Kota Ambon resmi menerima Mall Pelayanan Publik (MPP) dari pengelola Ambon Plaza, PT. Modern Multi Guna, dalam penandatanganan serah terima yang berlangsung di Balai Kota Ambon, Selasa (07/04/2026).
Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa pembangunan MPP merupakan bagian dari komitmen yang telah disepakati bersama sejak awal kerja sama dengan pihak pengelola.
“Ini merupakan salah satu persyaratan bagi Ambon Plaza dan hari ini telah dituntaskan serta diserahkan kepada Pemerintah Kota,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, kehadiran MPP menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi pelayanan publik di Kota Ambon ke arah yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi dalam satu sistem pelayanan.
Wali Kota menjelaskan, setelah proses serah terima, Pemerintah Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan segera melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang operasional.
Menurutnya, kesiapan fasilitas menjadi kunci utama sebelum MPP benar-benar difungsikan secara penuh, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara maksimal.
“Setelah pembangunan selesai, Dinas PTSP akan melakukan pengadaan isi dan fasilitas pendukung. Jika seluruhnya telah siap, kita akan melakukan soft launching sebelum diresmikan secara resmi,” tambah Wali Kota.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa fasilitas yang akan disiapkan mencakup sistem pelayanan berbasis digital, ruang layanan terpadu, serta dukungan infrastruktur yang mampu mengakomodasi berbagai jenis layanan publik dalam satu tempat.
Selain itu, Pemerintah Kota juga akan memastikan kesiapan sumber daya manusia serta koordinasi lintas instansi, agar pelayanan yang diberikan benar-benar efektif, cepat, dan profesional.
Dirinya berharap kehadiran MPP ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Ambon, khususnya dalam layanan perizinan dan non-perizinan yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.
Dengan demikian, masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pemerintahan, sekaligus mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.(NR)
