SuaraTahuri.Com – Bodewin Wattimena menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam memperkuat transformasi digital pelayanan publik melalui program digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Komitmen tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial di Ruang Vlisingen, Selasa (12/5/2026), yang turut dihadiri Plh Sekkot Ambon Robby Sapulette, Asisten Deputi Bonsus Adi Nugroho, para narasumber, peserta bimtek, dan sejumlah OPD lingkup Pemkot Ambon.
Dalam arahannya, Bodewin menilai digitalisasi menjadi solusi penting untuk mengatasi berbagai persoalan dalam proses penyaluran bantuan sosial yang selama ini kerap menuai keluhan masyarakat akibat data penerima yang tidak akurat.
“Kalau salah sasaran, maka tujuan bantuan itu tidak akan pernah tercapai. Karena itu pemerintah harus memastikan sistem pendataan dan penyaluran dilakukan secara benar dan terukur,” ujar Bodewin.
Menurutnya, bantuan sosial masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang terdampak kondisi ekonomi. Namun di sisi lain, pemerintah juga dituntut menghadirkan sistem distribusi bantuan yang transparan dan akuntabel.
Karena itu, Pemerintah Kota Ambon mulai menerapkan pendekatan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial.
“Pemerintah hari ini berupaya menggunakan kemajuan teknologi informasi agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Bodewin juga menaruh harapan besar kepada peserta bimtek yang akan menjadi pelaksana utama program digitalisasi bansos di lapangan. Ia meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius agar implementasi program berjalan optimal.
“Saudara sekalian adalah ujung tombak keberhasilan program ini. Ikuti semua proses dengan baik agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Bodewin turut memaparkan perkembangan administrasi kependudukan di Kota Ambon. Berdasarkan data semester II tahun 2025, jumlah penduduk Kota Ambon mencapai sekitar 365 ribu jiwa dengan jumlah wajib KTP lebih dari 265 ribu orang.
Meski demikian, tingkat perekaman e-KTP baru mencapai sekitar 95,32 persen. Pemerintah Kota Ambon terus mendorong percepatan perekaman identitas kependudukan digital sebagai basis utama pelayanan publik modern.
“Kami terus berupaya mendekati angka 100 persen perekaman e-KTP karena identitas kependudukan sangat menentukan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, termasuk bantuan sosial,” jelasnya.
Ia menambahkan, transformasi digital harus menjadi momentum peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Ambon agar mampu bersaing dengan kota-kota besar lain di Indonesia.
Kita harus mampu menyamakan kualitas pelayanan, kecepatan, dan akurasi dengan kota-kota besar lainnya,” pungkas Bodewin.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Ambon berharap digitalisasi bansos mampu menghadirkan sistem penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan efektif.(NR)
